Demokrasi Deliberatif dan Distribusi Kekuasaan dalam Musyawarah Desa: Studi tentang Representasi Kepentingan Politik Masyarakat di Kabupaten Lamongan
DOI:
https://doi.org/10.58540/isihumor.v4i3.2706Keywords:
Demokrasi Deliberatif; Distribusi Kekuasaan; Lamongan; Musyawarah Desa; Representasi KepentinganAbstract
Musyawarah Desa (Musdes) menjadi forum tertinggi pengambilan keputusan desa, tetapi literatur menunjukkan bahwa forum partisipatif rentan didominasi elite sehingga kepentingan sebagian warga tidak terwakili. Kajian di Kabupaten Lamongan umumnya berhenti pada tingkat partisipasi dan belum menilai kualitas deliberasi serta distribusi kekuasaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas deliberasi, distribusi kekuasaan antaraktor, dan representasi kepentingan politik masyarakat dalam Musdes. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus jamak di Desa Banjaranyar (Kecamatan Paciran), Desa Pucangro (Kecamatan Kalitengah), dan Desa Nguwok (Kecamatan Ngimbang). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan perempuan, pemuda, dan kelompok mata pencaharian, observasi langsung Musdes, dan studi dokumen, lalu dianalisis dengan model interaktif dan pengodean tematik. Hasil menunjukkan bahwa deliberasi berlangsung inklusif dan saling menghargai, kepala desa, perangkat desa, dan BPD berperan sebagai fasilitator, bukan pemutus tunggal, dan keputusan diambil secara konsensus dengan menguji usulan berbagai kelompok terhadap prioritas dan kemampuan anggaran serta menjelaskan alasan penundaan. Temuan ini berbeda dari studi yang menemukan dominasi elite di desa lain dan memperlihatkan bahwa kualitas demokrasi desa sangat bervariasi. Musdes di tiga desa berfungsi sebagai ruang deliberasi yang menopang representasi kepentingan warga ketika kekuasaan formal dijalankan secara fasilitatif. Temuan ini berlaku pada tingkat forum dan perlu diuji lebih lanjut terhadap pelaksanaan keputusan





